UU No. 3 Tahun 2024 adalah perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang ditetapkan pada tanggal 25 April 2024. Perubahan signifikan dalam undang-undang ini, khususnya terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mencakup perpanjangan masa jabatan anggota BPD menjadi 8 tahun, dari sebelumnya 6 tahun, serta penguatan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
Berikut poin-poin penting UU No. 3 Tahun 2024 terkait BPD:
- Masa Jabatan BPD:Anggota BPD kini menjabat selama 8 (delapan) tahun dalam satu periode.
- Perpanjangan Jabatan:Perpanjangan ini berlaku bagi BPD yang sedang menjabat pada saat UU ini disahkan (25 April 2024).
- Penguatan Pengawasan:BPD berwenang penuh memonitor, menyalakan kinerja Kepala Desa, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat.
- Kemandirian:UU menyatakan BPD bukan bawahan Kepala Desa, melainkan lembaga mitra yang sejajar dalam pemerintahan desa.
- Aspirasi & Musyawarah:BPD tetap memegang fungsi utama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyelenggarakan musyawarah desa.
Ringkasan Perubahan Utama (UU 3/2024):
| Komponen | UU No. 6 Tahun 2014 | UU No. 3 Tahun 2024 |
|---|---|---|
| Masa Jabatan BPD | 6 Tahun | 8 Tahun |
| Jumlah Periode | Maks. 3 Periode | Mak. 2 Periode (Berturut-turut/tidak) |
Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan efektivitas kinerja pengawasan BPD.
May 08, 2025
Tags :
desa
,
peraturan
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments