Perubahan dalam Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES

Pasal 1 Permendagri No. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES . Menegaskan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada ayat 3 Pasal 4 diubah menjadi, dalam Pasal 4 Permendagri NO. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang PILKADES:

1.    Pemilihan kepala Desa secara berdasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

A.  pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desa di wilayah kabupaten/kota;

B.     kemampuan keuangan daerah; dan/atau

C.   ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat kepala Desa.

2.  Pemilihan kepala Desa secara mencerminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

3.    Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Desa secara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

1.      Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

2.      Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.     merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;

b.     melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat Desa;

merangkap anggota;     menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

D.   memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e.   menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;

F.   memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;

G.  melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta memberikan rekomendasi kepada bupati/wali kota; dan

H.      melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

3.      Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 21 Permendagri NO. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 112 Tahun2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

1.      warga negara Republik Indonesia;

2.      bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3.  memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

4.  berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

5.  berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;

6.      bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;

7.      dihapus;

8.      tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

9.   tidak pernah diumumkan pidana penjara berdasarkan putusan penangkapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur ​​dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

10.  tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11.  berbadan sehat;

12.  tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

13.  syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

Sebelum huruf g dihapus calon kepala desa;  terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran

Ketentuan Pasal 42 Permendagri NO.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.      Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.

2.      Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari 1 (satu) orang, pemilihan calon ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

3.      Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur peraturan dengan bupati/wali kota.

Selengkapnya dapat dilihat dan diunduh di tautan di bawah tentang Permendagri NO.65 tahun2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades